SUARAPANRITA | Jakarta – Keputusan pemerintah dalam menerbitkan Peraturan Presiden No 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan., yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 6 Oktober 207 lalu, dinilai sejumlah pihak akan menjadi ancaman bahi masyarakat adat.

Walaupun posisi Perpres dalam tata urutan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dari peraturan menteri, Perpres ini dinilai menghilangkan pembelajaran baik dari proses yang sudah berjalan.

Dalam Pasal 34 dinyatakan bahwa ‘Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua kegiatan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan yang telah dilakukan tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini”.

“Dengan pengaturan itu, Perpres ini menciptakan ketidakjelasan dan menghambat proses pengukuhan kawasan hutan, perhutanan sosial, penetapan hutan adat, dan penetapan hak komunal,” ungkap Erwin Dwi Kristianto, Peneliti Perkumpulan HuMa, dalam penjelasannya melalui siaran pers, Rabu (11/10/2017).

Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) melalui Kepmen LHK 22/2017, bahwa “pemanfaatan hutan adat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat pada kawasan hutan dengan fungsi  konservasi  dapat  dilakukan sepanjang tidak menganggu fungsinya”.

Selain itu, dalam amar kesembilan “Pada hutan konservasi masih bisa diberikan akses perhutanan sosial kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba taman nasional”.

Sehingga, Perpres ini berpotensi menghambat dalam memberikan ruang kelola kepada 6.195 desa penyangga konservasi bagi masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional.

“Program resettlement ini mengancam masyarakat adat dan berpotensi menyebabkan kriminalisasi. Potensi wilayah adat yang terancam resetlement karena berada dalam kawasan konservasi seluas 1,62 juta hektar. Angka itu merupakan 20% dari 8,2 juta hektar wilayah adat yang telah terdaftar di KLHK, Kementerian ATR/BPN, BIG dan BRG,” ungkap Muhammad Arman, Peneliti Hukum dan Kebijakan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.

Menurut data Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, hingga Juli 2017, total lebih dari 87 juta hektar atau 86.80% yang ditetapkan dari luas kawasan hutan yang telah ditunjuk seluas  lebih dari 122 juta hektar.  

“Artinya kurang dari 14% hutan yang tahapannya masih penunjukan, yang dapat diselesaikan konfliknya melalui mekanisme yang diatur dalam Perpres ini,” tutup Peneliti Epistema Institute, Siti Chaakimah. [rilis]

Advertisements