​Suara Panrita | Sinjai -Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar menyelenggarakan Diskusi Publik hasil riset Skema Pembentukan, Penerapan dan dampak Perda Bantuan Hukum bagi masyarakat.
Diskusi ini dilaksanakan di Cafe Orange Hotel Sinjai, dengan maksud untuk mensosialisasikan dan mendiskusikan hasil penelitian yang dilakukan LBH Makassar yang didukung oleh Yayasan TIFA.

Diskusi publik ini dibagi dalam dua sesi yaitu, sesi pertama pemaparan hasil penelitian yang dilakukan oleh LBH Makassar, dan sesi kedua berisi diskusi publik yang dihadiri oleh beberapa komponen seperti, Sabir (Ketua komisi I DPRD Sinjai), Syafruddin (Plh. Kabag. Hukum dan HAM Setdakab. Sinjai).

Selain dari unsur pemerintahan turut hadir pula beberapa Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) seperti  Direktur LBH Sinjai Bersatu, Direktur LBH Sinjai, Direktur LBH IAIM Sinjai, Pembebasan Sinjai, HMI Sinjai, AMI Sinjai, PC IMM Sinjai. 

Suharno, SH Kepala Bidang Peneliti dan Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum LBH Makassar memaparkan bahwa.

Terdapat beberapa persoalan pada penerapan PERDA bantuan hukum, penelitian menunjukkan bahwa PERDA bantuan hukum di Kabupaten Sinjai belum terlaksana karena belum ada Peraturan Pelaksana.16/10/2017 paparnya.

 Ia melanjutkan bahwa  belum dibuatnya peraturan pelaksana PERDA tersebut akan berpengaruh pada penyaluran anggaran bantuan hukum.

Syahran/Redaksi

Advertisements